Impor Untuk Dipakai

Impor untuk dipakai adalah :

• memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
• memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berlaku azas              : SELF ASSESTMENT (Importir menghitung sendiri BM dan PDRI)

Dokumen                   : PIB (BC 2.0)

Penyampaian PIB     : - dalam bentuk data elektronik melalui sistem PDE Kepabeanan

                                    - dilakukan setelah mendapat nomor BC 1.1 (kecuali mendapat ijin  

                                      Prenotification dari Kepala Kantor Pabean)                                         

Pengurusan PIB       : - dapat dilakukan sendiri, atau

                                   - dikuasakan ke PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan)

Penelitian LARTAS    :   1. oleh Portal INSW (Indonesia National Single Window) – by system

                                        2. oleh Pejabat Analyzing Point di Kantor Pabean

Pastikan kesesuaian data manifest, yakni data BC 1.1 yang dikirimkan oleh Ground Handling Airline ke SKP Bea dan Cukai dengan data House Airway Bill, meliputi :

1. Nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan;
   
2. Nama Consignee / Notify Party pada Manifes;
   
3. Penggabungan Pos BC 1.1;
   
4. kesalahan data lainnya atau perubahan pos manifes;
   
5. Khusus untuk barang impor berupa makanan dan minuman, uraian barang yang diberitahukan dalam Inward Manifest dan AWB harus dibuat secara terperinci sehingga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan barang tersebut kedalam pos tarif tertentu dalam 4 digit Kode HS (Harmonized System) pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
   

Contoh uraian barang yang dapat dan tidak dapat diterima antara lain sebagai berikut

 

Barang impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau TPS (Tempat Penimbunan Sementara) setelah Importir :

1. menyerahkan PIB (Pemberitahuan Impor Barang);
   
2. memenuhi perijinan (LARTAS) dari Instansi Teknis Terkait;
   
3. menyerahkan dokumen pelengkap pabean, yakni semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya Invoice, Packing List, Airway Bill, dokumen pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan;
   
4. melunasi BM (bea masuk) dan PDRI (pajak dalam rangka impor) melalui Bank Devisa Persepsi yang terhubung dengan Sistem PDE/EDI Kepabeanan dengan menggunakan dokumen SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak); data SSPCP dikirim dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara oleh Bank Devisa Persepsi dan mendapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
   
5. mendapatkan respon SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) dari Sistem Komputer Pelayanan (SKP).